MENU LAYANAN
CEK PERKARA
DATA PERKARA
REALISASI ANGGARAN
TRANSPARANSI
KEARSIPAN
STATISTIK
GALERI
 
 

Arsip Majalah .


INFORMASI & KEBIJAKAN UMUM

Edisi Ke 5 : Seperempat Abad Undang-Undang Peradilan Agama

Majalah Peradilan Agama Edisi 5 (Desember 2014) Seperempat Abad Undang-Undang Peradilan Agama. Dua puluh lima tahun yang lalu, tepatnya tanggal 29 Desember 1989 Undang-Undang Tentang Peradilan Agama (UU Nomor 7 Tahun 1989) diundangkan dan disahkan. Kelahiran Undang-Undang yang berisi 7 bab dan 108 pasal ini menandai tonggak sejarah baru bagi perjalanan dan eksistensi peradilan agama di Indonesia.

Meskipun sudah dua kali diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, banyak pakar menyebut Undang-Undang ini sebagai aturan dasar terpenting bagi peradilan agama sehingga menghantarkan peradilan Islam ini sampai pada kondisinya yang terkini. Tim Lindsey, misalnya, menyebut UU No. 7/1989 sebagai ‘The Foundational Law of the Religious Courts’.

UU No. 7/1989 juga dianggap sebagai awal modernisasi peradilan agama. Ya, karena sejak Desember 1989 itulah peradilan agama berdiri sejajar dengan pengadilan negara lainnya di Indonesia. Ini ditandai, salah satunya dengan tidak diperlukannya pengukuhan dari pengadilan negeri atas putusan pengadilan agama untuk keperluan eksekusi. Peradilan agama bukan lagi quasi pengadilan. Ia benar-benar menjadi pengadilan yang mandiri penuh.

Dulu, sebelum 1989 dan sistem satu atap, peradilan agama serba terbatas. Sarana dan infra strukturnya terbatas, SDM nya terbatas, Kewenangannya terbatas dan tentu saja anggarannya terbatas.

Kini setelah dua puluh lima tahun berjalan banyak perubahan yang terjadi. Banyak pencapaian yang sudah ditorehkan. Sejumlah inovasi terus dikembangkan. Kemajuan peradilan agama semakin pesat paska diberlakukannya sistem satu atap (one-roof system) di bawah Mahkamah Agung yang diundangkan sejak 1999 walaupun untuk peradilan agama mulai efektif berlaku lima tahun kemudian.

Atas dukungan penuh pimpinan Mahkamah Agung, peradilan agama masa kini semakin modern. Reputasinya dalam hal reformasi peradilan, pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan penguatan akses terhadap keadilan sudah dikenal luas tidak hanya untuk tingkat nasional tetapi juga di kalangan dunia internasional.

Peradilan agama kini tidak bisa lagi dikatakan sebagai peradilan yang khusus hanya menangani sengketa hukum keluarga Islam. Kewenangannya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan perkara jinayah di mahkamah syar’iyah menjadikan lembaga peradilan ini unik dibandingkan pengadilan sejenis di dunia.

Tantangan peradilan agama ke depan semakin berat. Dengan jumlah pengadilan tingkat pertama sebanyak 359 pengadilan, 29 pengadilan tingkat banding, 3.500 hakim, 3.200 tenaga kepaniteraan, 350 tenaga kejurusitaan dan 5.500 tenaga kesekretariatan, tak pelak dibutuhkan perhatian dan kerja keras dari seluruh elemen untuk menjadikan peradilan agama semakin maju dan modern.

Dengan kemantapan hati dan kesungguhan bekerja, kita yakin peradilan agama akan terus mampu memberi kontribusi positif demi mewujudkan Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang agung.


Unduh Majalah Peradilan Agama Edisi Ke 5


BERITA TERKAIT :



Edisi Ke 5 : Seperempat Abad Undang-Undang Peradilan Agama
 
     

 
MENU UTAMA

INFO BIAYA PERKARA
POLLING
Apakah anda setuju jika perkawinan beda agama dilegalkan di Indonesia?
 
KUNJUNGAN

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini53
mod_vvisit_counterKemarin658
mod_vvisit_counterMinggu Ini2236
mod_vvisit_counterMinggu Lalu4191
mod_vvisit_counterBulan Ini14306
mod_vvisit_counterBulan Lalu30731
mod_vvisit_counterSeluruhnya2521348

BANNER INSTANSI
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

BANNER ORGANISASI
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner