MENU LAYANAN
CEK PERKARA
DATA PERKARA
REALISASI ANGGARAN
TRANSPARANSI
KEARSIPAN
STATISTIK
GALERI
 
 

Arsip Artikel .


INFORMASI & KEBIJAKAN UMUM

Perspektif Hukum Islam Terhadap Hubungan Seksual Dalam UU PKDRT

Perspektif Hukum Islam
Terhadap Hubungan Seksual Dalam UU PKDRT

Oleh: Joni, S.H, M.H.I
(Staf Panmud Gugatan pada Pengadilan Agama Palembang)


A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam penulisan ini adalah Kekerasan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual. Sebagaimana terkandung dalam Pasal 8 huruf A UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT menjelaskan tentang tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangga.

Larangan melakukan pemaksaan hubungan seksual ini berlaku juga bagi pasangan suami-istri. Suami tidak bisa memaksakan keinginannya untuk berhubungan seksual dengan istrinya, apabila isterinya tersebut melakukan penolakan, begitupun sebaliknya. Termasuk juga dalam kategori kekerasan seksual dalam pengertian pemaksaan hubungan seksual, yaitu pemaksaan cara atau gaya berhubungan yang tidak wajar atau tidak disukai oleh salah satu pihak, suami atau istri.

Pemaksaan hubungan seksual pada dasarnya tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat yang baik. Perbuatan ini tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Telah banyak peraturan-peraturan yang dibuat untuk menghapus perilaku buruk terhadap perempuan. Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah salah satu bentuk usaha pemerintah untuk menghilangkan kekerasan dalam keluarga yang sebagian besar korbannya adalah wanita.

Bila dikaitkan dengan hukum Islam seorang istri tidak boleh menolak apabila suami menginginkan hubungan intim, hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an yang berbunyi:

نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢٢٣

Artinya : Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman (Q.S:2:223)

Lebih lanjut Rasulullah Saw bersabda:

عن أبى هريرة رضي الله عنه : عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : اذا دعا الرّجل إمرأته فراشة فأبت أن تجئ لعنتها الملائكة حتّى تصبح (رواه البخارى)

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW bersabda : "Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lantas ia tidak mau datang, maka malaikat melaknatnya hingga subuh tiba". (HR. Bukhari dan Muslim)

Jika dipahami secara tekstual sangat terasa firman Allah dan hadis hadist di atas memberatkan para perempuan. Hanya karena tidak menemani tidur suaminya ia akan mendapatkan laknat para malaikat. Bukan itu saja, masih banyak masyarakat yang memahami hadis ini secara tekstual dan beranggapan isteri yang tidak taat kepada suami, ia termasuk isteri yang nusyuz.

Pemaksaan hubungan seksual terhadap istri tidak dibolehkan oleh agama dengan beberapa alasan; pertama, membolehkan hubungan suami-istri secara paksa sama saja dengan mengizinkan seorang suami mengejar kenikmatan atas penderitaan orang lain (istri), ini tidak bermoral. Kedua, dalam hubungan suami istri yang dipaksakan, terdapat pengingkaran nyata terhadap prinsip mu'asyarah bil ma'ruf (memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf), yang sangat ditekankan dalam al-Qur'an.

Dalam soal hubungan seksual, perempuan bukanlah sebagai obyek lelaki,tapi mengapa al-Qur'an melukiskan perempuan sebagai ladang bagi laki-laki yang boleh ditanami bagaimana saja lelaki mau, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 223 sebagaimana tersebut.

Pemahaman terhadap ayat tersebut yang selama ini dianut, cenderung tidak adil terhadap perempuan. Sepintas dalam ayat tersebut posisi perempuan dianggap sebagai obyek kemauan lelaki, khususnya soal seks. Kesan inilah yang kiranya terus digarisbawahi oleh lelaki. Padahal bila dilihat asbabun nuzulnya, ayat itu turun berkaitan dengan kegemaran sementara lelaki yang suka menggauli istrinya dari belakang (dubur). Jelas di sini bahwa pesan ayat itu tidak untuk memperlakukan perempuan semaunya, seolah ayat itu bicara tentang tehnik main seks. Rasanya terlalu sepele hal seperti itu diangkat oleh al-Quran.

Mencermati permasalahan yang terurai di atas penulis ingin melihat pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami dari dua perspektif hukum. Mengingat pemaksaan hubungan seksual merupakan persoalan modern yang belum ada masa Rasulullah. Bagaimana kedua aliran hukum sumber ini menanggapi pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan. Selain itu, dengan menggunakan tinjauan hukum Islam untuk menjawab permasalahan yang ada.


B.
Kekerasan Seksual Dalam Pandangan Islam

Hubungan seksual dalam pandangan hukum Islam hanya dapat dihalalkan dengan suatu akad, yaitu akad nikah. Dengan telah terjadinya akad nikah  yang sah,maka hubungan seksual dihalalkan bagi dua orang (laki-laki dan perempuan) yang melakukan akad tersebut.

Dengan kata lebih singkat, akad nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan seksual. Boleh jadi karena itulah definisi yang diberikan oleh para fukaha tentang hal ini cendrung ke arah badani yang memberi faedah kehalalan bersenang bagi dua orang yang melakukan akad. Selain itu akad nikah juga sering diartikan dengan akad kepemilikan, kepemilikan bersenang antara dua orang yang melakukan akad, akad yang memberi pengaruh kehalalan dan kepemilikan bersenggama.

Dengan demikian selayaknya seseorang yang telah melakukan akad nikah sudah mengerti sebelumnya akan  makna  akad yang ia lakukan, suatu akad yang membuka pintu/sarana pemenuhan kebutuhan biologis yang dibenarkan, akad yang memberi pengaruh langsung kehalalan bersenggama. Sebagaimana dikatakan oleh al-Sayyid Sabiq bahwa salah satu tujuan perkawinan dalam Islam bertujuan memberi jalan aman bagi naluri seks selain  tujuan-tujuan lainnya.

Ada berberapa argumen yang dapat dijadikan sebagai landasan atau pijakan pemikiran diatas, diantaranya; Pertama, Rasulullah memerintahkan kepada para pemuda yang telah mampu; mampu zahir dan batin untuk melansungkan pernikahan dan bagi yang belum mampu supaya berpuasa dengan tujuan untuk membentengi diri dari terjerumus ke dalam perbuatan maksiat (wija’). Perintah dan petunjuk dari Rasulullah ini dapat diartikan bahwa bagi pemuda yang telah mencukupi syarat supaya bersegeralah menikah, salah satu tujuan dari pernikahan adalah sebagai benteng terhadap perbuatan maksiat, penghalang dari terjerumus kepada perzinahan, artinya nikah adalah satu-satunya jalan aman pemenuhan kebutuhan seksual.

Kedua, hukum menikah itu sendiri, dimana hukum yang ditetapkan dalam kitab- kitab fikih; apakah wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah bagi seseorang untuk melakukan nikah sangat bergantung kepada dorongan seksualnya seseorang, seberapa besar dorongan seksual seseorang, maka dorongan itu akan memberi pengaruh atau menjadi penentu  hukum baginya untuk melakukan pernikahan.

Ketiga, dimana Allah memerintahkan kepada mukmin dan mukminat  supaya menjaga pandangan dan kemaluan mereka, akan tetapi  ketentuan menjaga farj ini tidak berlaku lagi bagi dua orang yang telah melakukan akad nikah suami-istri. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an yang berbunyi:

إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦

Artinya: kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela (Q.S:23:6)

Sebuah peringatan bagi kaum perempuan bahwa hubungan seksual antara suami-istri itu  adalah kewajiban masing-masing pihak. Apabila suami mengajak, maka istri harus  memenuhinya, wajib memenuhi panggilan suaminya selama tidak  ada halangan syar’i.  Wajib  bukan dalam arti ditetapkan berdasarkan hadis- hadis  tersebut,  tetapi wajib karena adanya akad nikah yang telah mereka lakukan sebelumnya, wajib karena adanya ikatan suami-istri. Karenanya kewajiban semacam itu juga berlaku bagi suami, seorang suami wajib memenuhi kebutuhan batin istrinya apabila ia meminta untuk dipenuhi.

Namun karena yang dicapai adalah kenyamanan, kedamaian, cinta, kasih sudah seharusnyalah suami memperhatikan keluasan dan kelapangan istrinya begitu juga istri hendaklah juga memperhatikan kesiapan suaminya. Walaupun pada dasarnya mereka berhak menuntut dari pasangan untuk di- penuhi  keinginannya, tetapi hendaklah memperhatikan kondisi dan kesiapan masing- masing agar mawaddah dan rahmahnya dapat tercapai.

Dengan demikian penolakan istri terhadap ajakan suami begitupun sebaliknya untuk berhubungan badan dapat dihukumi dengan pengingkaran terhadap makna nikah itu sendiri, pengingkaran terhadap akad yang mereka lakukan sebelumnya (boleh diibaratkan sebagai salah satu bentuk wanprestasi). Bagi pihak yang dirugikan dengan adanya wanprestasi tersebut dapat melakukan somasi (peringatan) yang dalam pelaksanaannya pertama-tama dapat ditempuh dengan jalan damai yaitu dengan cara memberi pengertian kepada istri, sebagaimana dalam Q.S an-Nisa’ : 34 dengan cara tertib dan urut.

Jika cara-cara tersebut tidak juga berhasil, dilanjutkan dengan menunjuk /pengutusan hakam (juru runding), sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur’an yang berbunyi:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S:4:35)

Apabila faktor itu datang dari suami maka ditempuh islah (perdamaian, perundingan). Sebagai upaya akhir apabila semua usaha tidak berhasil baru ditempuh pembatalan akad. Itulah aturan, aturan yang sangat lengkap dan sudah terbukti sesuai dengan kekinian.


Pengaturan yang rinci ini menunjukkan begitu penting arti hubungan seksual dalam pernikahan, kekurang harmonisan dalam rumah tangga acapkali diawali dari kurang maksimalnya hubungan badan ini. Dengan demikian, tepatlah bila dikatakan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual masing- masing pihak adalah hak sekaligus kewajiban suami-istri, makna dan hakekat nikah itu sendiri  wathu, senggama, bercampur badan. Dengan prinsip kepemilikan mutlak suami terhadap istri, sedangkan bagi istri sebatas kehalalan saja, bukan kepemilikan mutlak sebagaimana suaminya terhadap dirinya.

C. Kriteria Pemaksaan Hubungan Seksual Sebagai Kekerasan Seksual

Kekerasan  dalam  rumah  tangga  sangat  mungkin terjadi didalam perkawinan. Sebelum mengungkap lebih jauh mengenai kekerasan ini, harus diketahui terlebih dahulu apa arti kekerasan itu. Menurut pasal 1 Deklarasi PBB  pada  tanggal 20  Desember 1993  tentang  Penghapusan  Kekerasan Terhadap Perempuan menyatakan bahwa, “yang dimaksud dengan kekerasan terhadap  perempuan  adalah  setiap  tindakan  berdasarkan  perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Ruang lingkup  terjadinya  kekerasan  terhadap  perempuan  meliputi kekerasan  dalam  rumah  tangga  atau  domestic (KDRT),  kekerasan  di  masyarakat(public), dan kekerasan di wilayah Negara. Hal ini tercermin dalam Deklarasi PBB pada tanggal 20 desember 1993, tentang Dekklarasi penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Pasal  2 yaitu  : "Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada tindak  kekerasan  secara  fisik,  seksual  dan psikologis yang  terjadi didalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anakanak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (Marital Rape), perusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional  lain  terhadap perempuan, kekerasan diluar  hubungan  suami  istri dan kekerasan  yang berhubungan dengan eksploitasi"

Kekerasan dalam  rumah  tangga  merupakan  salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini banyak terjadi di masyarakat. Dalam hubungan keluarga, perempuan semua umur menjadi sasaran segala bentuk kekerasan, termasuk pemukulan, perkosaan, bentuk- bentuk lain dari penyerangan seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh sikap-sikap tradisional. Ketergantungan ekonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan.Bentuk-bentuk kekerasan ini menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan.

Pemuasan hasrat seksual merupakan salah satu alasan utama perkawinan. Namun makna perkawinan sesungguhnya lebih luas dari pada sekadar seks. Perkawinan juga mencakup aspek-aspek sosial dan psikologis. Suami istri harus dekat dan akrab secara fisikal, psikologis dan emosional.Saling bersimpati dan saling memperlakukan dengan baik dapat melanggengkan cinta bahkan ketika masa-masa “penuh gairah” telah berlalu.

Kata 'pemaksaan hubungan seksual' didalam penjelasan UU No. 23 tahun 2004  Pasal 8  huruf a hanya  dijelaskan  secara  global  yaitu  setiap perbuatan  yang berupa pemaksaan hubungan seksual dan pemaksaan hubungan sekual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai. Akibatnya kata itu mengandung banyak pengertian. Kekerasan itu terjadi bila suami menghendaki istri untuk memenuhi keinginan seksnya kapanpun ia mau tanpa mempedulikan  kondisi  dan  atau  persetujuan  atau kehendak  istri.  Kriteria pemaksaan hubungan seksual tersebut terjadi bila istri dipaksa untuk melakukan hubungan seksual secara tidak wajar yaitu seks anal dan seks oral dan istri dipaksa untuk melakukan hubungan seksual yang tidak disukai yaitu ketika dalam keadaan haid, nifas, sakit atau bahkan sedang hamil.

Kekerasan seksual dalam perkawinan (Marital Rape) dapat terjadi bila suami menghendaki istri untuk memenuhi keinginan seksnya kapanpun ia mau tanpa mempedulikan kondisi dan atau persetujuan /kehendak  istri. Berdasarkan konteks kejadian tercatat ada empat kriteria kekerasan seksual dalam perkawinan (Marital Rape) yaitu:

1)  Hubungan seksual dengan paksaan dan atau kekerasan

2)  Hubungan seksual dengan ancaman

3)  Hubungan  seksual  dengan  memperturutkan  selera  /kehendak  sendiri tanpa persetujuan korban

4)  Hubungan  seksual dengan  meggunakan  obat-obat  terlarang  dan minuman beralkohol (untuk meningkatkan kemampuan seks laki-laki, tanpa mempedulikan kemampuan dan /kehendak perempuan)


Pada beberapa skala, di saat seorang perempuan jatuh dalam jebakan,  baik itu berupa kekerasan maupun kekejaman, ia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menangis dan meratapi nasibnya, ia kebingungan dan terjerat dan  tidak tahu apa yang harus dilakukan agar bisa keluar untuk membebaskan diri. Menurut penulis, hal itu pula yang banyak terjadi pada seorang istri  yang mengalami tindak kekerasan seksual dari suaminya. Ia takut melaporkan  tindakan kekerasan suaminya ke pihak berwenang karena ia punya ketergantungan ekonomi  padanya. Ia bagaikan makan buah simalakama, disatu sisi jika dia tidak melapor ia akan makin tersiksa karena tindakan kekerasan yang dilakukan merupakan sesuatu siklus yang berulang. Disisi lainnya, jika bersedia melaporkan kekerasan yang dilakukan suaminya, hal yang paling pahit yang akan terjadi adalah perceraian padahal kehidupan ekonomi rumah tangga bergantung pada suami. Maka yang terjadi adalah sang istri  memilih  untuk  tetap  bertahan pada hubungan  yang  didasarkan  atas kekerasan.


D.
Analisis Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam

Pemaksaan hubungan seksual oleh suami merupakan jenis perkosaan yang masih banyak diperdebatkan. Apakah mungkin seorang suami memperkosa istrinya sendiri? Dari riset psikologis yang ada ditemukan bahwa suami yang suka memukul istrinya merupakan suami yang juga cenderung memperkosa istrinya. Istri memandang bahwa pemaksaan hubungan seksual terjadi karena suami ingin menegakkan ‘kelaki-lakiannya’ atau maskulinitasnya. Biasanya istri merespon pemaksaan hubungan seksual dengan rasa marah terhadap suami. Namun banyak juga istri yang menjadi korban pemaksaan hubungan seksual yang menyalahkan dirinya sendiri (self blame). Biasanya pemaksaan hubungan seksual mempunyai dampak negatif terhadap perkawinan. Sehingga sebagai suatu gejala, pemaksaan hubungan seksual berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan yang berdampak negatif pada kehidupan perkawinan.

Secara umum, pemaksaan tidak akan ada tanpa adanya penolakan terlebih dahulu. Pemaksaan hubungan seksual muncul dari akibat sikap penolakan. Untuk penolakan istri melayani suami, al-Qur'an maupun hadis mengambil sikap tegas dalam pelarangannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw yang artinya “Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, sedangkan istrinya tidak memenuhinya, lantas semalaman suami merasa kecewa terhadapnya, maka dia dilaknat malaikat hingga pagi”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Pada hadis di atas, para istri diwajibkan untuk memenuhi ajakan para suaminya ke tempat tidur. Pemahaman tentang adanya perintah wajib tersebut adalah laknat para malaikat yang ditimpakan kepada istri yang menolak terhadap ajakan suami. Logikanya, para malaikat tidak mungkin akan melaknati seorang hamba yang tidak melakukan maksiat. Dan setiap perbuatan maksiat adalah dilarang. Dengan ditolaknya keinginan seksual suami, maka timbul beberapa persoalan baru. Pertama, kewenangan suami untuk memaksa istrinya melayani hasrat seksualnya.

Oleh karena tidak adanya penolakan maka sebaiknya dalam perkawinan tidak perlu ada kekerasaan seksual. 

Maksud memelihara diri di balik pembelakangan suaminya. Dalam ayat tersebut adalah istri dapat menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak berbuat khianat kepadanya, baik mengenai diri sendiri maupun harta bendanya. Inilah merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang istri terhadap suami.Kewajiban taat kepada suami ini berlaku dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan syara‟, dan selama perintah suami tidak membawa kepada maksiat.

Namun kenyataanya masih ada seorang suami yang melakukan pemaksaan hubungans seksual terhadap isterinya. Hal ini dilatarbelakangi oleh:

  1. Libido yang berlebihan /tidak berimbang dan penolakan istri untuk melakukan hubungan seksual
  2. Suami dalam kondisi mabuk atau terganggu kesehatannya Akibat kawin paksa
  3. Pendapatan sumber ekonomi keluarga yang tidak berimbang
  4. Interpretasi yang keliru terhadap teks atau nash agama
  5. Budaya patriarki yang sudah mengakar dan sulit untuk diubah

Pemahaman terhadap ‘sah’nya melakukan tindak kekerasan seksual terhadap istri secara garis besar setidaknya dilatari oleh dua hal :

  1. Asumsi masyarakat bahwa suami pemimpin keluarga dalam rumah tangga
  2. Pemahaman yang keliru masyarakat terhadap teks keagamaan.

Dari beberapa asumsi yang melatari problem kekerasan seksual terhadap istri tersebut, salah satunya adalah masalah pemahaman terhadap teks keagamaan. Salah satu contoh dari teks al-Qur’an berkaitan dengan hubungan seksual suami istri yang sering disalah pahami adalah surat al Baqarah yang berbunyi:

نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢٢٣

Artinya : Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman(Q.S.2.223)

Menurut Wailullah al Dahlawy sebagaimana dikutip al Ghazali menyebutkan bahwa turunnya ayat ini mengandung sebab dan hikmah yang besar yaitu: Orang Yahudi mempersempit gaya persetubuhan tanpa dasar hukum syara'. Sedang orang-orang Anshar dan berikutnya mengikuti cara-cara mereka itu. Mereka berpendapat: bahwa bila seorang suami menyetubuhi istrinya kepada farjinya dari belakang, maka anaknya akan juling. Kemudian turunlah ayat ini: Maka datangilah ladangmu itu sesukamu, yakni dari jalan depan maupun belakang selama hal itu diarahkan untuk satu tujuan, yaitu pada kemaluan atau farji, tidak pada dubur. Menyetubuhi pada dubur dapat dipersamakan dengan liwath (homo seks), sebab dubur adalah tempat membahayakan dan kotor. Justru itu sudah seharusnya agama melarangnya.

Pemahaman terhadap ayat tersebut yang selama ini dianut, cenderung tidak adil terhadap perempuan. Sepintas dalam ayat tersebut posisi perempuan dianggap sebagai obyek kemauan lelaki, khususnya soal seks. Kesan inilah yang kiranya terus digaris bawahi oleh lelaki. Padahal bila dilihat asbabun nuzulnya, ayat itu turun berkaitan dengan kegemaran sementara lelaki yang suka menggauli istrinya dari belakang (dubur).

Imam Syafi‟i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual jika hal itu dapat mendatangkan bahaya bagi istrinya. 

Memaksakan persenggamaan dengan cara kekerasan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Perbuatan itu hanya akan menyebabkan penderitaan batin dan fisik istri. Ketidaksiapan istri melayani hubungan seksual yang dipaksakan hanya akan mendatangkan berbagai gejala gangguan kesehatan baru pada organ reproduksinya. Penolakan istri bersumber pada dua faktor, yaitu fisik dan psikis. Sedangkan pemaksaan suami dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu libido seksual dan sikap perilaku seksual.

Ayat di atas sering di salah pahami dan digunakan sebagai alasan suami untuk menang sendiri. Suami memposisikan istri sebagai objek yang harus menuruti kemauan suami, khususnya masalah seks. Sementara itu, di pihak istri sering memandang bahwa ini adalah bentuk sebuah pengorbanan, bukan hanya untuk suami saja, melainkan juga untuk menjaga keutuhan keluarga. Salah satu tujuan Allah memberikan wadah pernikahan bagi umatnya adalah untuk menghalalkan hubungan seksual diantara setiap pasangan. Suami halal menikmati tubuh istrinya, dan begitu juga dengan istri halal untuk menikmati tubuh suaminya. Persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan disebut zina. Persetubuhan yang halal menjadikan tentram  di hati pasangan yang melakukannya. Tidak terbesit rasa khawatir, cemas di dada mereka terhadap perkataan fitnah dari orang lain saat berhubungan badan dengan pasangannya.

Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual, suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri) Idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu “birahi” sebagai manusia yang adil dan merata. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya baik dalam hal ini seorang suami, sementara sang istri dalam keadaan capek, sakit, tidak berselera, bahkan bisa jadi ketika datang bulan. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan (pemerkosaan) menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasaan. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan.

Namun banyak orang beranggapan istri “laksana sawah ladang” yang siap digarap kapan saja ketika suami menghendaki, maksudnya adalah suatu bentuk kehati-hatian sekaligus menjaga betul perihal kualitas benih dan metode penanamannya, sehingga tidak terkesan di paksakan. Di harapkan ada interaksi antara keduanya sehingga membuat lahan itu subur dan produktif. Dengan demikian seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap "ladang" yang di amanatkan Allah kepadanya. Ladang tersebut perlu di pupuk, dicangkul, disiram dan disayang agar tetap subur.

Jadi jelas, pesan ayat itu bukan untuk memperlakukan perempuan semaunya, seolah ayat itu bicara soal tehnik main seks. Rasanya terlalu sepele hal seperti itu diangkat oleh al-Qur’an. Dengan demikian, barang siapa yang memanipulasi ayat ini untuk merendahkan kaum perempuan pada dasarnya ia telah memutarbalikkan fakta dan sekaligus merendahkan keluhuran misi al-Qur’an itu sendiri.

Kebanyakan ulama fiqih berpendapat bahwa pelayanan seksual harus selalu dipenuhi oleh istri, kapan dan dimana saja suami menginginkannya. Dengan kata lain istri tidak dapat menolak keinginan (seks) suami, walau dengan alasan yang dapat diterima, karena penolakan istri dapat dipandang sebagai pembangkangan yang dalam istilah al-Qur’an disebut nusyuz.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa melayani keinginan seksual suami merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan istri kapan pun dikehendaki. Makna lahir ini nampaknya diterima secara luas di kalangan umat. Reaksi langsung terhadap hadis ini oleh orang yang berpikiran sempit bahwa istri yang tidak mau itu akan dikutuk oleh malaikat dan hal itu terdapat dalam hadis. Padahal, kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi memengaruhi hasrat hati (mood) seseorang dan bila mereka terlalu banyak menahan, mungkin akan memicu tindakan agresi dan kekerasan.

Dari gambaran di atas, menunjukkan bahwa pergaulan suami istri umumnya menempatkan seorang perempuan tak ubahnya seperti barang milik suaminya, oleh karena itu seorang istri tidak bisa memiliki dirinya sendiri, kecuali dengan izin suaminya. Lebih dari itu, kewajiban istri kepada suaminya telah menjadi keharusan agama.

Hal terpenting dari semuanya adalah melakukan konstruksi kembali terhadap budaya yang ada berkaitan dengan kajian dimaksud dalam rangka mengadakan reinterpretasi agama yang pada gilirannya dapat menempatkan persoalan seksualitas sebagai hak dan sekaligus kewajiban yang besifat otonom dalam relasi laki-laki dan perempuan. Hak dalam arti seseorang dapat mengekspresikan hasrat seksualnya, dapat pula tidak. Dalam waktu yang bersamaan pula, ia berkewajiban untuk merespon bila ia menghendaki dan berhak pula menolak secara rasional atas ketidaksiapannya secara fisik dan mental. Sebaliknya, pihak lain berhak untuk menenggang rasa atas ketidaksiapan tersebut bukan atas dasar apapun kecuali ‘ kemanusiaan”dan rasa ‘kasih sayang’ terhadap pasangannya seperti yang dianjurkan oleh agama.

Pemaksaan hubungan seksual terhadap istri tidak dibolehkan oleh agama dengan beberapa alasan : pertama, membolehkan hubungan suami istri secara paksa sama saja mengizinkan seorang suami mengejar kenikmatan atas penderitaan orang lain (istri), hal ini tidak bermoral. Kedua, dalam hubungan suami istri yang dipaksakan, terdapat pengingkaran nyata terhadap prinsip mu’asyara bil ma’ruf (memperlakukan secara patut), sekali lagi dengan cara yang ma’ruf yang sangat ditekankan dalam al-Qur’an.

Menurut penulis, berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan, persoalan ini juga dapat berlaku terhadap suami ketika menolak melayani keinginan seks istrinya. Hal ini sejalan dengan ketetapan Islam yang tidak meremehkan hak seksual seorang perempuan yang sama-sama penting. Rasulullah Saw bersabda :

عن عبدالله بن عمر وبن العاص قال: قال رسول الله صّلىالله عليه وسلم: ياعبدالله الم أخبر انّك تصوم النهار وتقوم الّليل قلت بلى يارسول الله قال تفعل صم وأفطر وقم ونم فا ن لجسدك عليك حّقا وا ن لعينك حّقا وا ن لزوجك حقّا ) رواه البخارى (

Artinya : Dari Abdillah bin Amr Bin al ‘Ash meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: ”Wahai Abdullah! Bukankah pernah aku beritahukan kepadamu bahwa engkau berpuasa sepanjang hari dan shalat sepanjang malam?” aku (Abdullah) menjawab :”benar, wahai Rasulullah.” Beliau Saw. Bersabda lagi :”Jangan lakukan itu !berpuasalah sewaktu-waktu dan jangan berpuasa pada waktu lainnya, shalatlah pada malam hari dan tidurlah pula pada malam hari.Tubuhmu memiliki hak atasmu, matamu memiliki hak atasmu dan istrimu memiliki hak atasmu.” (HR. Bukhari).

Dalam konteks ajaran agama Islam, prinsip mu’asyara bil ma’ruf (memperlakukan secara patut) yang menekankan konsep kesetaraan menjadi landasan dalam hubungan suami istri. Jadi jelas bahwa pemaksaan hubungan seksual oleh isteri tidak diperbolehkan.

Apa yang dikemukakan al-Qur’an memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan. Meski demikian, sebagai sebuah kitab suci, banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberikan perhatian terhadap upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Berangkat dari prinsip mua’syara bil ma’ruf dan anjuran berbuat baik kepada istri, yakni tidak melukai hatinya, tidak menyakiti fisiknya, seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw, juga memahami kata “libas” dalam ayat 187 surat al -Baqarah berarti saling melindungi dalam segala persoalan. Oleh karena itu harus diupayakan penyesuaian dan penyamaan sikap termasuk dalam masalah hubungan seksual antara suami istri harus dilakukan dengan penuh kerelaan, tidak ada keterpaksaan diantara kedua belah pihak.

Sedangkan memaksa berhubungan seksual kepada istri atau sebaliknya itu bertendensi idza’ (menyakiti) salah satu pihak. Dengan demikian, tindak kekerasan seksual dalam perkawinan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan semangat dan prinsip umum al-Qur’an.

Meminjam teori maqashid syari’ah, sebagaimana yang dikutip oleh Yudian Wahyudi, hukum Islam memiliki tujuan menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat.[17] Salah satu aspek maqashid syari’ah membagi menjadi tiga prioritas yang saling melengkapi, yaitu:

  1. Daruriat, yaitu keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan yang harus ada demi kelangsungan hidup manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan itu adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri.
  2. Hajjiat atau kebutuhan-kebutuhan, artinya sesuatu itu dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Jika tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan hancur, akan tetapi akan ada penghalang yang berupa kesulitan-kesulitan dalam proses pencapaian tujuan hidup tersebut.
  3. Tahsiniat atau proses-proses dekoratif-ornamental, yang artinya ketiadaan hal-hal dekoratif-ornamental tidak akan mengancurkan tujuan daruri, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan daruri.

Sebagaimana teori di atas, para pendukung asy-Syafi’iyah telah  mendefinisikan perkawinan menurut konteks masanya berdasarkan persepsi dan penafsiran tentang konfigurasi faktor-faktor sosial tentang perkawinan sebagai ‘aqd at-tamlik (kontrak kepemilikan). Hal ini menunjukkan bahwa dengan pernikahan seorang suami telah melakukan kontrak pembelian perangkat seks (bud’u) sebagai alat melanjutkan keturunan dari pihak laki-laki (suami) sebagai pemilik dan sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh perempuan (istri) sekaligus pemilik anak yang dihasilkannya atau sebagai ‘aqd al-ibahah (kontrak) untuk membolehkan sesuatu dalam hal ini, alat seks yang yang semula dilarang.

Dengan demikian pemaksaan hubungan seksual sebenarnya tidak perlu terjadi, jika suami benar-benar memahami ajaran Islam secara komprehensif. Pemaksaan dalam perkawinan merupakan pengingkaran yang nyata terhadap hak-hak istri dan larangan untuk mengabaikan kepuasan istri. Al-Qur’an dan Hadis bukan sekedar tuntunan yuridis-formalis, akan tetapi merupakan tuntunan moralitas yang mengarahkan manusia untuk mengoptimalkan sisi-sisi kemanusiaan. Relasi hubungan suami istri harus diletakkan pada landasan mawaddah wa rahmah. Saling mengasihi dan menempatkan masing-masing individu sebagai subjek dan setiap relasi yang mereka lakukan, tidak terkecuali dalam masalah hubungan seksual.

  1. E. Penutup

Dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis dan melengkapi hubungan sosial antara satu dengan lainnya, hubungan seksual juga bersifat ibadah. Sehingga baik suami maupun istri tidak boleh memaksa melakukan hubungan seksual. Sebab memaksa itu sama halnya dengan memperlakukan pasangannya secara tidak manusiawi, memandang pasangannya sebagai obyek pelampiasan nafsu, serta menempatkan pasangannya seperti layaknya orang yang dijajah. Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual, suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri). Idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu “birahi” sebagai manusia yang adil dan merata. Oleh sebab itu Islam memandang pemaksaan hubungan seksual merupakan perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain yang mengandung kemudaratan, bertentangan dengan prinsip mu’asyarah bi al ma’ruf (memperlakukan istri dengan cara yang ma’ruf), yang menganjurkan berbuat baik dalam berumah tangga untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam suatu pernikahan. Pemaksaan hubungan seksual merupakan pengingkaran yang nyata terhadap hak-hak istri dan larangan untuk mengabaikan kepuasan istri. Al-Qur’an dan Hadis bukan sekedar tuntunan yuridis-formalis, akan tetapi merupakan tuntunan moralitas yang mengarahkan manusia untuk mengoptimalkan sisi-sisi kemanusiaan. Relasi hubungan suami istri harus diletakkan pada landasan mawaddah wa rahmah.

Daftar Pustaka

Al-Ghazali, Benang Tipis antara Haram dan Halal, Terj. Ahmad Shiddiq, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.

Andy Dermawan, Marital Rape Dalam Perspektif al-Qur’an, dalam Muhammad Sodik (ed.), Telaah Ulang Wacana Seksualitas, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kali Jaga bekerjasama dengan CIDA, 2004.

Elli Nur Hayati, Kekerasan Seksual, dalam Irwan Martua Hidayana, et.al, Seksualitas:

Hamim Ilyas, "Islam dan Perlindungan perempuan dari Kekerasan" dalam Nur Syahbani Katja Sungkana, et. al, Potret Perempuan :Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru, Yogyakarta: PSW Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2001.

Hasan Hatout, Panduan Seks Islami, Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.

Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan :Pembelaan Kyai Pesantren Yogyakarta: LkiS, 2004.

Imam Al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim , Bandung: Jabal, 2013.

Masdar F. Mas'udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Bandung: Mizan, 2000.

Pusat kajian Wanita dan Gender UI, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Qasim Amin, The New Women, Terj. Syariful Alam, ”Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam Laki-laki, Menggurat Islam Perempuan”, Yogyakarta: IRciSOD, 2003.

Teori dan Realitas, (Jakarta: Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2004.

Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta : Rajawali, 2009.

Yudian Wahyudi, Maqashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.



[1] Masdar F. Mas'udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, (Bandung: Mizan, 2000), h. 119.

[2] Ibid, h. 121

[3] Pusat kajian Wanita dan Gender UI, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 67

[4] Ibid, h,55

[5] Hasan Hatout, Panduan Seks Islami, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), h. 31

[6] Elli Nur Hayati, Kekerasan Seksual, dalam Irwan Martua Hidayana, et.al, Seksualitas:

Teori dan Realitas, (Jakarta: Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan The

Ford Foundation, 2004), h. 143

[7] Qasim Amin, The New Women, Terj. Syariful Alam, ”Sejarah Penindasan Perempuan:

Menggugat Islam Laki-laki, Menggurat Islam Perempuan”, (Yogyakarta: IRciSOD, 2003), h. 91

[8] Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta : Rajawali, 2009), h.160.

[9] Andy Dermawan, Marital Rape Dalam Perspektif al-Qur’an, dalam Muhammad Sodik (ed.), Telaah Ulang Wacana Seksualitas, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kali Jaga bekerjasama dengan CIDA, 2004), h. 317

[10] Al-Ghazali, Benang Tipis antara Haram dan Halal, Terj. Ahmad Shiddiq, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h. 199

[11] Andy Dermawan, Op.Cit, h. 303

[12] Masdar F. Mas’udi, Op.Cit, h. 111-112

[13] Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan :Pembelaan Kyai Pesantren (Yogyakarta: LkiS, 2004), h. 267

[14] Hamim Ilyas, "Islam dan Perlindungan perempuan dari Kekerasan" dalam Nur Syahbani Katja Sungkana, et. al, Potret Perempuan :Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru, (Yogyakarta: PSW Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2001), h. 157

[15] Andy Dermawan, Op.Cit, h. 317

[16] Masdar F. Mas’udi, Op.Cit, h. 109

[17]Yudian Wahyudi, Maqashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), h. 25.

[18] Ibid. h.25-26


File PDF dapat diunduh >>Klik Disini<<


Perspektif Hukum Islam Terhadap Hubungan Seksual Dalam UU PKDRT
 
     

 
MENU UTAMA

INFO BIAYA PERKARA
POLLING
Apakah anda setuju jika perkawinan beda agama dilegalkan di Indonesia?
 
KUNJUNGAN

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini80
mod_vvisit_counterKemarin658
mod_vvisit_counterMinggu Ini2263
mod_vvisit_counterMinggu Lalu4191
mod_vvisit_counterBulan Ini14333
mod_vvisit_counterBulan Lalu30731
mod_vvisit_counterSeluruhnya2521375

BANNER INSTANSI
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

BANNER ORGANISASI
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner