MENU LAYANAN
CEK PERKARA
DATA PERKARA
REALISASI ANGGARAN
TRANSPARANSI
KEARSIPAN
STATISTIK
GALERI
 
 

Arsip Artikel .


INFORMASI & KEBIJAKAN UMUM

Membangun Zona Integritas Dunia Peradilan Menuju WBK dan WBBM
MENUJU WBK DAN WBBMMEMBANGUN ZONA INTEGRITAS DUNIA PERADILAN

Oleh : Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I.
( Wakil Ketua Pengadilan Agama Palembang Klas IA )

Korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut wabah korupsi semakin sistemik dan brutal. Pergerakannya semakin cepat dan sulit terpantau sehingga butuh pengawasan yang cermat dan ketat.

Kejahatan fraun korupsi sudah memasuki berbagai aspek kehidupan, meskipun sudah banyak usaha-usaha penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum namun tidak membuat jera para pelaku korupsi.

Harian Kompas Oktober 2012 menyebutkan, sejak tahun 2004 hingga 2012, data pada Kementerian Dalam Negeri terdapat 277 Gubernur, Walikota, atau Bupati yang terlibat dalam korupsi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melansir Provinsi yang paling banyak memiliki transaksi keuangan yang mencurigakan adalah DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jambi, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh Papua, Sulawisi Selatan dan Bangka Belitung.

Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gajah Mada telah memantau kasus-kasus korupsi selama Januari sampai Juni 2012. Total kasus korupsi dari 151 kasus, terdapat 34 kasus dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah (Sekda), kemudian Kepala Dinas sampai kepada Pejabat teknis.

Dengan berbagai kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi sungguh sangat kompleks karena dilakukan dari tingkat pejabat pemerintahan pusat hingga pelaksana teknis didaerah.

Dalam dunia peradilan, sungguh disayangkan, ditengan keingainan, Pimpinan Mahkamah Agung membangun zona integritas, adanya Pejabat di Mahkamah Agung yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK Jumat 12 Pebruari 2016 malam. Peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh aparat peradilan untuk lebih profesional menjaga integritas tanpa terkecuali. Kasus korupsi, suap, pungli dan gratifikasi harus dihindari, untuk itu perlu adanya penerapan pola pencegahan agar tercipta suatu lembaga peradilan yang bersih dengan disertai Penetapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).


Unduh Artikel Asli (PDF)
Membangun Zona Integritas Dunia Peradilan Menuju WBK dan WBBM
 
     

 
MENU UTAMA

INFO BIAYA PERKARA
POLLING
Apakah anda setuju jika perkawinan beda agama dilegalkan di Indonesia?
 
KUNJUNGAN

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini22
mod_vvisit_counterKemarin658
mod_vvisit_counterMinggu Ini2205
mod_vvisit_counterMinggu Lalu4191
mod_vvisit_counterBulan Ini14275
mod_vvisit_counterBulan Lalu30731
mod_vvisit_counterSeluruhnya2521317

BANNER INSTANSI
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

BANNER ORGANISASI
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner