MENU LAYANAN
CEK PERKARA
DATA PERKARA
REALISASI ANGGARAN
TRANSPARANSI
KEARSIPAN
STATISTIK
GALERI
 
 

Arsip Berita Kegiatan . Berita Pusat .


INFORMASI & KEBIJAKAN UMUM

Berita Aktual
Ketua KMA Lantik 11 Ketua Pengadilan Tingkat Banding

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H

Lantik 11 Ketua Pengadilan Tingkat Banding

alt

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id (28/7/2017)

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. melantik dan mengambil sumpah 11 Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Ruang Kusuma Atmadja Lantai 14 Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat pagi (28/07/2017).

Dari 11 Ketua Pengadilan Tingkat Banding, 8 diantaranya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Mereka adalah Drs. H. Anwar R, M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Drs. M. Taufiq H. Z, M.H.I. sebagai Katua Pengadilan Tinggi Agama Medan, Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, dan Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung.

Drs. H. Ahmad, S.H., M.H., dilantik untuk menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, Dr. H. M. Syarif M, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Tiga Ketua Pengadilan Tinggi yang dilantik yaitu Ohan Burhanudin Purwawangca, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Respatun Wisnu Wardoyo, S.H., menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan H. Adam Hidayat Abu Atiek, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Ketua MA menyampaikan bahwa berdasarkan hasil survey, kondisi peradilan sudah mengalami banyak  peningkatan. Oleh karena itu, ia mengharapkan kepada para pejabat yg dilantik untuk lebih memacu lagi dan jangan sekali-kali merasa puas dengan apa yang telah dicapai sekarang ini.

Selain itu, salah satu kebijakan Mahkamah Agung yang mungkin sering terabaikan oleh para Ketua Pengadilan Tingkat Banding adalah SEMA Nomor 14 Tahun 2009 tentang pembinaan personil hakim. SEMA ini sudah ada cukup lama, oleh karena itu ia minta kepada seluruh jajaran pimpinan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama supaya membaca kembali SEMA tersebut.

“Saya sering kali menerima keluhan dari para pencari keadilan tentang kekeliruan dalam proses penerapan hukum acara maupun terkait substansi putusan oleh pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Oleh karenanya, SEMA Nomor 14 Tahun 2009 menginstruksikan agar Ketua Pengadilan Tingkat Banding secara periodik mengadakan diskusi mengenai masalah-masalah hukum yang sedang berkembang yang merupakan temuan-temuan dalam pemeriksaan suatu perkara di depan persidangan” katanya.

Selain itu para hakim tinggi juga diminta untuk membuat catatan tertulis atas perkara yg diperiksa olehnya di tingkat banding. Dan setiap 6 bulan sekali Ketua Pengadilan Tingkat Banding wajib melakukan evaluasi dan mendiskusikan temuan-temuan tersebut dengan para hakim tinggi lainnya.  Hasil diskusi itu, kemudian dibukukan serta disebarkan kepada para hakim di daerahnya juga ditembuskan kepada pimpinan Mahkamah Agung.

“Saya minta dalam tempo 6 bulan sudah melakukan evaluasi utk memberikan pencerahan kepada para hakim baik tingkat banding maupun tingkat pertama dengan mencatat penyimpangan-penyimpangan yg dianggap prinsipil baik dari sisi hukum acara maupun hukum materiil” jelasnya.

alt

Ketua MA beralasan, hukum bersifat dinamis, dan persoalan di masyarakat semakin kompleks sehingga banyak masalah hukum yang bisa didiskusikan untuk bisa dicarikan solusinya di wilayah masing-masing. Terutama, terkait hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat tempat beroperasinya lembaga peradilan tersebut.

Ketua pengadilan tingkat banding harus memposisikan lembaga peradilan sebagai institusi yg responsiv atas setiap persoalan hukum yang terjadi di wilayahnya dalam batas-batas kewenangan yang dimiliki.

“Pimpinan pengadilan juga harus peka terhadap setiap laporan baik terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim maupun terhadap penanganan perkara ataupun pelayanan lembaga peradilan” ungkapnya. (hirpan hilmi | foto: Ridwan Anwar) 

a Ali, S.H., M.H. melantik dan mengambil sumpah 11 Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Ruang Kusuma Atmadja Lantai 14 Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat pagi (28/07/2017).

Dari 11 Ketua Pengadilan Tingkat Banding, 8 diantaranya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Mereka adalah Drs. H. Anwar R, M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Drs. M. Taufiq H. Z, M.H.I. sebagai Katua Pengadilan Tinggi Agama Medan, Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, dan Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung.

Drs. H. Ahmad, S.H., M.H., dilantik untuk menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, Dr. H. M. Syarif M, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Tiga Ketua Pengadilan Tinggi yang dilantik yaitu Ohan Burhanudin Purwawangca, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Respatun Wisnu Wardoyo, S.H., menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan H. Adam Hidayat Abu Atiek, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Ketua MA menyampaikan bahwa berdasarkan hasil survey, kondisi peradilan sudah mengalami banyak  peningkatan. Oleh karena itu, ia mengharapkan kepada para pejabat yg dilantik untuk lebih memacu lagi dan jangan sekali-kali merasa puas dengan apa yang telah dicapai sekarang ini.

Selain itu, salah satu kebijakan Mahkamah Agung yang mungkin sering terabaikan oleh para Ketua Pengadilan Tingkat Banding adalah SEMA Nomor 14 Tahun 2009 tentang pembinaan personil hakim. SEMA ini sudah ada cukup lama, oleh karena itu ia minta kepada seluruh jajaran pimpinan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama supaya membaca kembali SEMA tersebut.

“Saya sering kali menerima keluhan dari para pencari keadilan tentang kekeliruan dalam proses penerapan hukum acara maupun terkait substansi putusan oleh pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Oleh karenanya, SEMA Nomor 14 Tahun 2009 menginstruksikan agar Ketua Pengadilan Tingkat Banding secara periodik mengadakan diskusi mengenai masalah-masalah hukum yang sedang berkembang yang merupakan temuan-temuan dalam pemeriksaan suatu perkara di depan persidangan” katanya.

Selain itu para hakim tinggi juga diminta untuk membuat catatan tertulis atas perkara yg diperiksa olehnya di tingkat banding. Dan setiap 6 bulan sekali Ketua Pengadilan Tingkat Banding wajib melakukan evaluasi dan mendiskusikan temuan-temuan tersebut dengan para hakim tinggi lainnya.  Hasil diskusi itu, kemudian dibukukan serta disebarkan kepada para hakim di daerahnya juga ditembuskan kepada pimpinan Mahkamah Agung.

“Saya minta dalam tempo 6 bulan sudah melakukan evaluasi utk memberikan pencerahan kepada para hakim baik tingkat banding maupun tingkat pertama dengan mencatat penyimpangan-penyimpangan yg dianggap prinsipil baik dari sisi hukum acara maupun hukum materiil” jelasnya.

alt

Ketua MA beralasan, hukum bersifat dinamis, dan persoalan di masyarakat semakin kompleks sehingga banyak masalah hukum yang bisa didiskusikan untuk bisa dicarikan solusinya di wilayah masing-masing. Terutama, terkait hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat tempat beroperasinya lembaga peradilan tersebut.

Ketua pengadilan tingkat banding harus memposisikan lembaga peradilan sebagai institusi yg responsiv atas setiap persoalan hukum yang terjadi di wilayahnya dalam batas-batas kewenangan yang dimiliki.

“Pimpinan pengadilan juga harus peka terhadap setiap laporan baik terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim maupun terhadap penanganan perkara ataupun pelayanan lembaga peradilan” ungkapnya. (hirpan hilmi | foto: Ridwan Anwar) 

Ketua KMA Lantik 11 Ketua Pengadilan Tingkat Banding
 
     

 
MENU UTAMA

INFO BIAYA PERKARA
POLLING
Apakah anda setuju jika perkawinan beda agama dilegalkan di Indonesia?
 
KUNJUNGAN

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini84
mod_vvisit_counterKemarin658
mod_vvisit_counterMinggu Ini2267
mod_vvisit_counterMinggu Lalu4191
mod_vvisit_counterBulan Ini14337
mod_vvisit_counterBulan Lalu30731
mod_vvisit_counterSeluruhnya2521379

BANNER INSTANSI
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

BANNER ORGANISASI
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner