MENU LAYANAN
CEK PERKARA
DATA PERKARA
REALISASI ANGGARAN
TRANSPARANSI
KEARSIPAN
STATISTIK
GALERI
 
 

Arsip Berita Kegiatan . Berita Pusat .


INFORMASI & KEBIJAKAN UMUM

Berita Aktual
KETUA PENGADILAN AGAMA PALEMBANG MENCANANGKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)


WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PALEMBANG MENCANANGKAN ZONA INTEGRITAS



Jum'at, 4 Agustus 2017-Ketua Pengadilan Agama Palembang klas IA mencanangkan Zona Integritas. Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan Pengadilan Agama Palembang. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.


Untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Agama Palembang telah melakukan Deklarasi Zona Bebas dari Korupsi bertempat di Ruang sidang Pengadilan Agama Palembang pada hari jum'at tanggal 04 Agustus 2017.

Acara pencanangan ini dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Badilag Tukiran, S.H., M.M, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Abdurrahman HAR, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Masrum, M.H.‎ beserta penitera dan sekretaris sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Secara simbolis diadakan penandatanganan Komintmen Pembangunan Zona Integeritas oleh Ketua Pengadilan Agama Palembang klas IA Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H, Ketua MUI Palembang Drs. KA. M. Saim Marhadan, Kajari Palembang dalam hal ini diwakili oleh Happy Al-Habiebie, S.H. selaku Kasubbag BIN kejari Palembang, dan Kapolsek Seberang Ulu I Palembang Kompol Mayestika Hidayat, S.IK.

Reformasi Birokrasi yang mengatur pelaksanaan program reformasi birokrasi. Tiga sasaran hasil utama yang ditargetkan adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan layanan publik. Dengan adanya deklerasi ini diharapkan seluruh pegawai dan satuan kerja serta masyarakat luas dapat mengetahui tugas Pengadilan Agama Palembang Klas IA,  untuk dapat melaksanakan amanah yang diberikan oleh Pemerintah,  guna dapat mewujudkan kantor yang masuk Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.




KETUA PENGADILAN AGAMA PALEMBANG MENCANANGKAN ZONA INTEGRITAS  MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN  WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
 
     

 
MENU UTAMA

INFO BIAYA PERKARA
POLLING
Apakah anda setuju jika perkawinan beda agama dilegalkan di Indonesia?
 
KUNJUNGAN

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini36
mod_vvisit_counterKemarin658
mod_vvisit_counterMinggu Ini2219
mod_vvisit_counterMinggu Lalu4191
mod_vvisit_counterBulan Ini14289
mod_vvisit_counterBulan Lalu30731
mod_vvisit_counterSeluruhnya2521331

BANNER INSTANSI
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

BANNER ORGANISASI
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner