MENU LAYANAN
CEK PERKARA
DATA PERKARA
REALISASI ANGGARAN
TRANSPARANSI
KEARSIPAN
STATISTIK
GALERI
 
 

Pertimbangan Hukum MA .


INFORMASI & KEBIJAKAN UMUM

Berita Aktual
Pertimbangan dan Nasehat Hukum Mahkamah Agung RI
Untitled Document
No Uraian Kebijakan Dok
1 Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum adanya Undang-Undang-Advokat maupun sesudah Undang-Undang Advokat berlaku dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak meiihat dari organisasi mana mereka berasal.
2 Kedudukan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam SEMA No.14 Tahun 2010 tidak terkait dengan formalitas permohonan kasasi/PK.
3 Suatu putusan akhir dari Pengadilan Tinggi dapat diajukan kasasi, sehingga apabila ada yang mengajukan kasasi dari salah satu pihak harus dikirim ke Mahkamah Agung RI.
4 Tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan organisasi advokat ; Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan.
5 Bahwa Mahkamah Agung tidak berada pada posisi untuk memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang kecuali dalam hal perkara yang konkrit yang diajukan kepada badan peradilan.
6 Putusan MA tidak berlaku surut.
7 Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan pertimbangan hukum dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak diminta kepada Lembaga Negara yang lain.
8 Mahkamah Agung tidak boleh memberikan pendapat atas suatu putusan lembaga peradilan lain i.c. Mahkamah Konstitusi.
9 Bahwa MA tidak berwenang menafsirkan suatu perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan.
10 Penyampaian Informasi dari dokumen yang bersifat rahasia disampaikan dengan rahasia juga.
11 Kewenangan untuk eksekusi ada pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama,dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI.
12 Aturan dalam Penerimaan Tamu di Pengadilan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2010
     

 
MENU UTAMA

INFO BIAYA PERKARA
POLLING
Apakah anda setuju jika perkawinan beda agama dilegalkan di Indonesia?
 
KUNJUNGAN

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini87
mod_vvisit_counterKemarin658
mod_vvisit_counterMinggu Ini2270
mod_vvisit_counterMinggu Lalu4191
mod_vvisit_counterBulan Ini14340
mod_vvisit_counterBulan Lalu30731
mod_vvisit_counterSeluruhnya2521382

BANNER INSTANSI
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

BANNER ORGANISASI
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner